Metronewsindonesia.com 25/07/2026 Kebijakan kuota internet yang selama ini hangus begitu saja ketika masa berlaku berakhir kini mendapat sorotan serius dari Mahkamah Konstitusi.
MK menyatakan operator telekomunikasi tidak bisa lagi secara sepihak menghapus sisa kuota pelanggan tanpa memberikan bentuk perlindungan atau pilihan yang jelas.
Putusan tersebut dibacakan dalam perkara Nomor 219/PUU-XXIV/2026. Dalam putusannya, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap aturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam layanan telekomunikasi.
MK menilai persoalan ini bukan hanya soal apakah kuota internet dapat disebut sebagai barang atau bukan.
Masalah utamanya adalah ketika seseorang telah membayar sebuah paket internet, apakah manfaat ekonomi dari kuota yang telah dibeli tersebut bisa begitu saja hilang karena masa berlaku berakhir.
Menurut Mahkamah, kuota internet yang telah dibeli pelanggan memiliki nilai ekonomi. Karena itu, sisa kuota tersebut tidak dapat dipandang semata-mata sebagai fasilitas sementara yang bebas dihapus oleh penyedia layanan.
MK bahkan menilai kuota yang telah diperoleh pelanggan dapat dikategorikan sebagai benda tidak berwujud atau intangible property yang memiliki keterkaitan dengan hak kepemilikan pengguna.
Dengan demikian, hak pelanggan atas kuota yang telah dibeli harus mendapatkan perlindungan hukum dan tidak boleh dihilangkan secara sewenang-wenang.
Namun, putusan MK tidak secara otomatis memerintahkan semua operator untuk menerapkan sistem rollover atau mengakumulasi seluruh sisa kuota ke periode berikutnya.
Operator masih diberikan ruang untuk menentukan model layanan yang akan ditawarkan kepada pelanggan.
Syaratnya, harus ada bentuk perlindungan yang jelas terhadap sisa kuota yang belum digunakan.
Selain itu, pelanggan juga harus mendapatkan informasi secara transparan sejak awal. Mulai dari harga paket, jumlah kuota, masa berlaku, jenis penggunaan, aturan pemakaian wajar, hingga apa yang akan terjadi terhadap sisa kuota ketika layanan berakhir.
Semua informasi tersebut wajib disampaikan dengan bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami konsumen.
Perkara ini sebelumnya diajukan oleh tiga pemohon dari latar belakang berbeda, yakni seorang pengemudi ojek online, pelaku usaha kuliner daring, serta dosen yang juga berprofesi sebagai advokat.
Mereka mempersoalkan aturan dalam UU Cipta Kerja yang dinilai memberikan ruang terlalu besar bagi operator untuk menerapkan sistem kuota hangus tanpa kewajiban memberikan perlindungan terhadap sisa kuota pelanggan.
Dengan putusan terbaru MK ini, kebijakan kuota internet di Indonesia berpotensi mengalami perubahan besar.
Kini, pelanggan tidak lagi hanya dihadapkan pada pilihan menggunakan seluruh kuota sebelum masa berlaku berakhir atau kehilangan sisa kuota begitu saja.
Operator telekomunikasi harus memberikan aturan yang lebih transparan dan mekanisme perlindungan yang jelas.
Pertanyaannya, apakah putusan ini nantinya akan membuat harga paket internet berubah, atau justru memaksa operator menghadirkan sistem baru agar sisa kuota pelanggan tidak lagi hilang begitu saja?
Sumber : Akun Facebook Mataberita
